DETAIL BERITA

DESK PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN LHP BPK-RI TPTGR

DESK PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN LHP BPK-RI TPTGR


Mataram (15-11-2019) – Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan. “Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audite untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

Desk Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan LHP BPK-RI TPTGR dilaksanakan tanggal 11 November 2019 yang diikuti Inspektorat, Bagian Hukum dan BPKAD, adapun tujuan dilaksanakannya konsolidasi  ini adalah untuk menyelesaikan seluruh temuan BPK RI terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dengan beberapa agenda seperti: 1) Inventarisasi temuan BPK RI atas TPTGR, 2) Pembuatan Draf SK Bupati Pembebanan TPTGR, 3) Pembuatan Draf SK Bupati Penyelesaian TPTGR, 4) Pembuatan Draf SK Bupati Penghapusan TPTGR dan 5) Yang selanjutnya akan di legalisasi oleh Kepala Daerah.

Dengan demikian maka seluruh temuan administrasi diselesasikan pada tahun 2019, sebagai upaya menghindari adanya temuan berulang dan menindaklanjuti permasalah dalam Sistem Pengendalaian Intern serta Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan diharapkan  Opini BPK terhadap Laporan Keuangan tetap dapat dipertahankan pada Opini WTP (Artikel: BPKAD/Foto: Hadi K, Eka Y).