DETAIL BERITA

DESK FINALISASI PERBUP PENGELOLAAN SIMDA DAN PERBUP SISDUR POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DESK FINALISASI PERBUP PENGELOLAAN SIMDA DAN PERBUP SISDUR POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Mataram (16-11-2019). Inspektorat, Bagian Hukum dan BPKAD melaksanakan desk finalisasi kedua PERBUP agar segera tuntas yang akan disampaikan pada Provinsi NTB untuk di evaluasi yang selanjutnya di legalisasi oleh Kepala Daerah.

 

Perbup Pengelolaan SIMDA mengatur tata cara pengelolaan:

Aplikasi  yang  dikelola   SKPKD yaitu 1. Sistem Informasi Keuangan Manajemen Daerah  (SIMDA-KEUANGAN), 2. Sistem Informasi Manajemen  Barang Milik Daerah (SIMDA- BMD), 3. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah  (SIMDA- PENDAPATAN), 4. Sistem Informasi Pengolahan Data dan  Gaji  PNS (SIM GAJI), 5. Sistem Informasi Rekonsiliasi Kas Daerah dengan Simda Keuangan (SMART PERBEND), 6. Sistem Informasi Manajemen Persediaan (SIMPERS), 7. Sistem Cash Manajemen/Cash Management System (CMS), 8. Sistem Pelaporan Online Dana BOS, 9. Sistem Pelaporan Online BLUD, 10. Sistem Monitoring Keuangan Daerah (RINGANDA), 11. Sistem/Aplikasi e-SOLID, 12. Sistem Informasi Manajemen e-BANSOS dan;

Aplikasi   Pusat   ke  Daerah yaitu 1. Sistem    Integrasi     Berbasis     Teknologi   SIKD (SINERGI-SIKD), 2. Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Dana Transfer ke Daerah dan Indikasi Kebutuhan Daerah (SIMPATIK), 3. Aplikasi OnLine Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), 4.            Sistem Informasi dan Monitoring Tranfer   ke  Daerah (SIMTRADA), 5. Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik (ALADIN).

Perbup Sisdur Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang difinalisasi adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

 

PERBUP PENGELOLAAN SIMDA (SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH)

Perpres 54 Tahun 2018 ttg Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pasal 1 angka 1, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebljakan nasional yang memuat focus dan sasaran pencegahan korupsi yang sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi korupsi di Indonesia.

Perpres 95 Tahun 2018 ttg Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pasal 1 angka 1, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 222 ayat (1) “Pemda menerapkan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasal 222 ayat (2) penerapan SPBE dpt dilakukan bertahap disesuaikan kondisi dan/atau kapasitas Pemda paling lambat 3 thn stlh ditetapkan PP ini. Pasal 222 ayat (3) Pemda wajib menerapkan SPBE secara terintegrasi paling sedikit: 1. penyusunan program dan kegiatan dari Renja Pemda, 2. penyusunan RKA-SKPD, 3. penyusunan anggaran, 4. pengelolaan Pendapatan daerah, 5. pelaksanaan dan penatausahaan Keuda, 6. akuntansi dan pelaporan; dan 7. pengadaan barang/jasa

Dalam hal pemda tidak menerapkan SPBE dibidang pengelolaan keuda, menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan melakukan penundaan/pemotongan DTU sesuai PP atas usulan Mendagri.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan Daerah yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

 

PERBUP SISDUR POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan perubahan dari  Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. Ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Penjelasan atas PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, agar semua orang mengetahuinya, oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati secara detail agar pengelolaan keuangan daerah bisa secara tertib, efektif,  efesien  dan  akuntabel  yang  meliputi  perencanaan  dan pengangaran, perubahan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan   penerimaan,   pelaksanaan   dan   penatausahaan belanja  serta  akuntansi  dan  pertanggungjawaban.

Sisdur Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang di finalisasi terdiri dari 1) Perencanaan dan Penganggaran, 2) Penerimaan Pengeluaran / Belanja dan 3) Akuntansi dan Pelaporan.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. (Artikel: BPKAD/Foto: Hadi K).