TUPOKSI

KEDUDUKAN, TUGAS DANFUNGSI BADAN

  1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
  2. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  3. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
  4. Dalam melaksanakan tugas bagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  • perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;
  • pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA ) dan penetapan Kinerja Badan;
  • perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  • penyelenggaraan Koordinasi, informasi dan singkronisasi pelaksanaan tugas badan dengan perangkat daerah dan/ atau instansi terkait;
  • pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain, baik instansi pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat dan/ atau swasta di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
  • pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
  • pemberian pertimbangan dan rekomendasi teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
  • penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • pengkoordinasian pengelolaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
  • pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan keuangandan aset daerah;
  • pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTB;
  • pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris Daerah; dan
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan Bidang tugasnya.